Prosentase Kenaikan UMK Jawa Timur Tahun 2020

Kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK)

setiap tahunnya selalu menarik untuk diperbincangkan. Apalagi bagi kalangan karyawan swasta yang notabene selalu mengalami siklus kenaikan UMK yang cukup signifikan setiap tahunnya. Namun semenjak dikeluarkannya PP No. 78 tahun 2015, tentang pengupahan, cukup menekan lonjakan kenaikan upah yang dirasa cukup tinggi oleh sebagian pihak. Yang mana dalam hal tersebut menggunakan formula perhitungan upah minimum berdasarkan hidup layak, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya mengimplementasikan regulasi terkait pengupahan. PP 78 menegaskan kepada setiap kepala daerah khususnya Gubernur untuk menetapkan upah minimum provisi sesuai dengan formula perhitungan upah yang sudah ditetapkan. Dan dapat menetapkan UMK yang nilainya harus lebih besar dari upah minimum provinsi.

Pada tahun 2020, prosentase kenaikan UMP dan UMK di Jawa Timur sudah ditetapkan berada diangka 8,51% oleh Kementerian Keternagakerjaan. Yang mana kenaikan tersebut berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019. Dan dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran (SE), agar UMP dapat ditetapkan dan umumkan secara serentak oleh masing-masing kepala daerah, dalam hal ini Gubernur, pada tanggal 01 November 2019. Sedangkan UMK selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2019.

Kenaikan UMK Jawa Timur Tahun 2020

Adapun prosentase kenaikan UMK Jawa Timur tahun 2020, dengan berpedoman pada surat edaran (SE) Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019, adalah sebagai berikut:

No	Kota/Kabupaten	UMK 2020
1	Kota Surabaya	Rp. 4.200.479
2	Kabupaten Gresik	Rp. 4.197.030
3	Kabupaten Sidoarjo	Rp. 4.193.582
4	Kabupaten Pasuruan	Rp. 4.190.133
5	Kabupaten Mojokerto	Rp. 4.179.787
6	Kabupaten Malang	Rp. 3.018.275
7	Kota Malang	Rp. 2.895.503
8	Kota Batu	Rp. 2.794.801
9	Kota Pasuruan	Rp. 2.794.801
10	Kabupaten Jombang	Rp. 2.654.095
11	Kabupaten Tuban	Rp. 2.532.234
12	Kabupaten Probolinggo	Rp. 2.503.265
13	Kota Mojokerto	Rp. 2.456.303
14	Kabupaten Lamongan	Rp. 2.423.724
15	Kabupaten Jember	Rp. 2.355.662
16	Kota Probolinggo	Rp. 2.319.796
17	Kabupaten Banyuwangi	Rp. 2.314.278
18	Kota Kediri	Rp. 2.060.924
19	Kabupaten Bojonegoro	Rp. 2.016.781
20	Kabupaten Kediri	Rp. 2.008.505
21	Kabupaten Lumajang	Rp. 1.982.294
22	Kabupaten Tulungagung	RP. 1.958.843
23	Kabupaten Bondowoso	Rp. 1.954.706
24	Kabupaten Bangkalan	Rp. 1.954.706
25	Kabupaten Nganjuk	Rp. 1.954.706
26	Kabupaten Blitar	Rp. 1.954.706
27	Kabupaten Sumenep	Rp. 1.954.706
28	Kota Madiun	Rp. 1.954.706
29	Kota Blitar	Rp. 1.954.706
30	Kabupaten Sampang	Rp. 1.913.321
31	Kabupaten Situbondo	Rp. 1.913.321
32	Kabupaten Pamekasan	Rp. 1.913.321
33	Kabupaten Madiun	Rp. 1.913.321
34	Kabupaten Ngawi	Rp. 1.913.321
35	Kabupaten Ponorogo	Rp. 1.913.321
36	Kabupaten Pacitan	Rp. 1.913.321
37	Kabupaten Trenggalek	Rp. 1.913.321
38	Kabupaten Magetan	Rp. 1.913.321

Dari prosentase kenaikan UMK tahun 2020 yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sebagaimana yang tersebut di atas. Terdapat penolakan dari kalangan serikat pekerja khususnya dari ketua KSPI, Said Iqbal. Dimana kenaikan 8.51% yang sudah ditetapkan tersebut, disinyalir tidak berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang juga mengalami kenaikan dari jumlah sebelumnya, yaitu 60 item menjadi 78 item. 

Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2019. Prosentase kenaikan UMK pada tahun 2020 tentu lebih besar. Dimana yang sebelumnya berjumlah 8.03%, di tahun 2020 menjadi 8.51%. Yang artinya, kemungkinan jumlah tersebut menandakan adanya kesesuaian formula perhitungan upah yang dirumuskan di PP 78 tahun 2015.

Demikianlah informasi mengenai prosentase kenaikan UMK tahun 2020. Semoga dengan kenaikan upah minimum tersebut, mampu menjadi stimulus dalam mendongkrak semangat kerja kita bersama. Sehingga dengan begitu produktivitas kerja semakin meningkat, pendapatan pun akan semakin terangkat.